STUDI BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK Studi Kasus: Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya

Renita Purwanti, Yanto Budisusanto

Abstract


Permasalahan garis batas wilayah administrasi baik di lingkup antar kecamatan atau antar kabupaten/kota dapat menjadi potensi konflik di masa yang akan datang bila tidak segera diselesaikan. Daerah-daerah perbatasan yang mempunyai sumber daya alam yang besar diperkirakan akan menjadi sumber sengketa antar kabupaten/kota dan antar provinsi. Batas wilayah memiliki peranan penting sebagai pemisah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ketidakjelasan batas suatu daerah akan menghambat proses pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, proses penetapan segmen garis batas desa/kelurahan dapat dilakukan dengan menggunakan metode kartometrik. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap. Selain itu, solusi untuk percepatan penetapan batas wilayah adalah delineasi batas kecamatan, desa/kelurahan melalui metode pemetaan partisipatif dengan melibatkan perangkat pemerintahan dan masyarakat diatas peta kerja. Penelitian ini menggunakan citra resolusi tinggi dan batas kelurahan dari RBI keluaran Bakosurtanal sebagai batas indikatif, kemudian membandingkan batas indikatif tersebut dengan batas hasil verifikasi. Penelitian ini menghasilkan kajian awal penegasan batas kelurahan melalui proses perbandingan antara data peta RBI dengan hasil verifikasi yang disajikan dalam peta citra.

Kata kunci: batas wilayah, metode kartometrik, pemetaan partisipatif

ABSTRACT

Boundary problems between Aregions both in the scope of the district or inter-district/city can be a potential conflict in the future if not resolved immediately. Border areas which usually has natural resources are expected to be a source of dispute between districts/cities and even possibly between provinces. Land boundaries have important role as an arbiter in the government administration. The indefiniable line boundaries may lead a conflict and will hold up the development process in that area. Regulation of Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 27/2006 as a technical guideline to resolve administrative regional boundary, states that delimitation boundaries can be done using Cartometry Method. Furthermore, participatory mapping can be used as other solutions to solve the boundaries conflict fastly by involving the government apparatus. This research also use high resolution imagery and land boundaries that already exist in RBI as indicative boundary then compared with the verification boundaries. The result of this research is an early study of delimitation boundary using cartometry and participatory mapping methods which shown in imagery map.

Keywords: land boundaries, cartometry method, participatory mapping


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.24895/JIG.2015.21-1.463

Article Metrics

Abstract view : 2297 times
PDF - 1242 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 JURNAL ILMIAH GEOMATIKA

Geomatika Indexed by:

 

Copyright of Geomatika