PERAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK MENDUKUNG PEMBENTUKAN DESA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adler, ron. (1995). Positioning and Mapping International Land Boundaries (Vol. 2). International Boundaries Research Unit.
Arifin, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23, 439–460.
Asadi, A. (2016). Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi dengan Pendekatan Geospasial. Jurnal Borneo Administrator, 12(2), 131–147. https://doi.org/10.24258/jba.v12i2.237
Harmantyo, D. (2007). Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia. Makara Sains, 11(1), 16–22.
Kristiyono, N. (2008). Konflik dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/18347/
Lailissaum, A. (BIG). (2017). Kebijakan Informasi Geospasial Dalam Penataan Desa. In Seminar Nasional Geomatika (pp. 601–610).
Nadeak, H. (Kemdagri), Dalla, A. Y. (Kemdagri), Nuryadin, D. (Kemdagri), & Hadi, A. S. (Kemdagri). (2015). Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Bina Praja, 7(6), 239–250.
Riadi, B. (2015). Implementasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Secara Kartometris. SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2(1), 92–100. https://doi.org/10.15408/sd.v2i1.1352
Riadi, B. (BIG), & Makmuriyanto, A. (BIG). (2014). Kajian Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Majalah Ilmiah Globë, 16, 109–116.
Riadi, B. (BIG), & Rachma, R. N. (BIG). (2017). Kajian Prototipe Peta Desa Menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi. Majalah Ilmiah Globë, 19, 147–156.
Sari, I. P. (2014). Konflik Perbatasan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, 1–28.
Srebro, H. (FIG), & Shoshany, M. ( I. I. of T. (2001). International boundary. International Federation of Surveyor, 59(April), 525000.
Sumaryo (UGM). (2015). Peran Informasi Geospasial Dalam Proses Boundary Making Dan Sengketa Batas Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Indonesia. Universitas Gajah Mada.
Susanto, A., & Subarya, C. (2016). Kebijakan Satu Peta ; Momentum Reformasi Penyelenggaraan IG Nasional. In Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKR (pp. 23–34).
Tiarman, A. (Universitas M. Y. (2011). Implementasi Fungsi Koordinasi Dalam Pemerintahan (Studi Kasus : Koordinasi Gubernur DIY Dalam Kasus Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
DOI: http://dx.doi.org/10.24895/JIG.2018.24-2.792
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 GEOMATIKA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Geomatika Indexed by:
Copyright of Geomatika