PERAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK MENDUKUNG PEMBENTUKAN DESA

Andriyana Lailissaum

Abstract


Pembentukan desa merupakan suatu proses panjang yang dilakukan dengan berbagai dasar hukum di antaranya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembentukan desa harus melalui tahap desa persiapan. Salah satu syarat pembentukan desa adalah batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa dan telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota. Selain peta tersebut, terdapat beberapa peta lain yang digunakan untuk mendukung pembentukan desa. Kesalahan dalam penggunaan informasi geospasial berupa batas wilayah dalam pembentukan desa berpotensi menimbulkan sengketa batas wilayah di masa mendatang. Sejauh ini, penelitian hanya berfokus pada peta desa untuk tujuan pembangunan desa tetapi belum menyentuh peta desa yang dimaksudkan dalam UU yang terkait dengan pembentukan desa. Penelitian ini lebih difokuskan pada peran informasi geospasial dalam pembentukan desa berdasarkan UU saat ini sehingga tidak hanya menggunakan sudut pandang teknis. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif yang menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan desa, batas wilayah, dan informasi geospasial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan informasi geospasial dalam pembentukan desa. Hasil dari penelitian ini adalah inventarisasi permasalahan terkait dengan penggunaan informasi geospasial dalam pembentukan desa beserta dengan solusinya. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran informasi geospasial dalam pembentukan desa sangat penting. Hanya saja belum ada kebijakan yang mengatur secara detil tentang spesifiasi peta-peta yang diperlukan dalam pembentukan desa.

Keywords


desa;desa persiapan;penetapan;batas wilayah

Full Text:

PDF

References


Adler, ron. (1995). Positioning and Mapping International Land Boundaries (Vol. 2). International Boundaries Research Unit.

Arifin, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23, 439–460.

Asadi, A. (2016). Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi dengan Pendekatan Geospasial. Jurnal Borneo Administrator, 12(2), 131–147. https://doi.org/10.24258/jba.v12i2.237

Harmantyo, D. (2007). Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia. Makara Sains, 11(1), 16–22.

Kristiyono, N. (2008). Konflik dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/18347/

Lailissaum, A. (BIG). (2017). Kebijakan Informasi Geospasial Dalam Penataan Desa. In Seminar Nasional Geomatika (pp. 601–610).

Nadeak, H. (Kemdagri), Dalla, A. Y. (Kemdagri), Nuryadin, D. (Kemdagri), & Hadi, A. S. (Kemdagri). (2015). Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Bina Praja, 7(6), 239–250.

Riadi, B. (2015). Implementasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Secara Kartometris. SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 2(1), 92–100. https://doi.org/10.15408/sd.v2i1.1352

Riadi, B. (BIG), & Makmuriyanto, A. (BIG). (2014). Kajian Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Majalah Ilmiah Globë, 16, 109–116.

Riadi, B. (BIG), & Rachma, R. N. (BIG). (2017). Kajian Prototipe Peta Desa Menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi. Majalah Ilmiah Globë, 19, 147–156.

Sari, I. P. (2014). Konflik Perbatasan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, 1–28.

Srebro, H. (FIG), & Shoshany, M. ( I. I. of T. (2001). International boundary. International Federation of Surveyor, 59(April), 525000.

Sumaryo (UGM). (2015). Peran Informasi Geospasial Dalam Proses Boundary Making Dan Sengketa Batas Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Indonesia. Universitas Gajah Mada.

Susanto, A., & Subarya, C. (2016). Kebijakan Satu Peta ; Momentum Reformasi Penyelenggaraan IG Nasional. In Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKR (pp. 23–34).

Tiarman, A. (Universitas M. Y. (2011). Implementasi Fungsi Koordinasi Dalam Pemerintahan (Studi Kasus : Koordinasi Gubernur DIY Dalam Kasus Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.24895/JIG.2018.24-2.792

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 GEOMATIKA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Geomatika Indexed by:

 

Copyright of Geomatika