PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PEMBANGUNAN SISTEM KEAMANAN MARITIM INDONESIA

Abstract

Indonesia dengan wilayah maritim yang luasnya lebih dari 17.509 pulau dari Sabang hingga Merauke. Wilayah Indonesia mencakup 7,81 juta km², dengan 2,01 juta km² di daratan, 3,1 juta km² di lautan, dan 2,7 juta km² di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hal ini menjadikan tantangan besar dalam menjaga keamanan maritimnya. Sistem Informasi Geografi (SIG) menawarkan solusi penting untuk meningkatkan pengawasan dan manajemen keamanan maritim di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana SIG dapat digunakan secara efektif dalam pembangunan sistem keamanan maritim yang lebih terintegrasi dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi pemetaan dan analisis spasial, SIG memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data geografis yang penting untuk pengawasan wilayah perairan. Penggunaan SIG dalam konteks keamanan maritim mencakup pemetaan wilayah laut, pengawasan lalu lintas kapal, identifikasi dan pemantauan titik rawan, serta penanggulangan aktivitas ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIG mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan maritim dengan memberikan data yang akurat dan real-time, yang sangat diperlukan oleh stakeholders dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, implementasi SIG mendukung kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah, termasuk TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, terdapat tantangan teknis dan logistik yang harus diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil dan kebutuhan akan pelatihan SDM yang lebih baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi penggunaan SIG dapat memainkan peran penting dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, memastikan kedaulatan wilayah, dan mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Rekomendasi mencakup pengembangan lebih lanjut dari infrastruktur SIG dan peningkatan kapasitas teknis melalui pelatihan dan kolaborasi antarinstansi.