EVALUASI SPASIAL LOKASI KANTOR PEMERINTAHAN BERDASARKAN MODEL AREA LAYANAN DI KABUPATEN BOGOR

(Spatial Evaluation of Government Offices based on Service Area Model in Bogor Regency)

Abstract

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten yang sangat besar dengan luas wilayah 2.986,20 km² dan memiliki 40 kecamatan serta 435 desa/ kelurahan. Dengan banyaknya desa yang harus dilayani, kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bogor tersentralisasi di Kecamatan Cibinong. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena ratusan desa yang berada di beberapa kecamatan terluar di Kabupaten Bogor berjarak puluhan kilometer dari Kecamatan Cibinong. Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan mengenai kualitas distribusi layanan pemerintahan di Kabupaten Bogor jika dipandang dari perspektif kewilayahan. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi secara teknis kondisi eksisting keberadaan kantor-kantor pelayanan publik di Kabupaten Bogor dalam konteks keruangan (spasial). Basis metode dalam penelitian ini yaitu analisis jaringan, di mana dalam konteks kewilayahan, metode tersebut memungkinkan untuk menyelidiki bagaimana struktur perkotaan dan pola aktivitas yang diakomodasi di dalamnya berinteraksi satu sama lain. Hasilnya, wilayah Kabupaten Bogor yang terjangkau dalam waktu kurang dari 1 jam tidak mencapai 70%, meski secara rasio 90% penduduk dapat mengakses layanan pemerintah daerah kurang dari durasi waktu tersebut. Namun idealnya tentu saja seluruh masyarakat mendapatkan layanan dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu diperlukan penambahan kantor representatif pemerintahan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau berdasarkan model area layanan. Hasil analisis desa-desa yang direkomendasikan sebagai lokasi kantor representatif tersebut adalah Desa Pangaur (Kecamatan Jasinga), Desa Singabraja (Kecamatan Tenjo), Desa Antajaya (Kecamatan Tanjungsari), dan Desa Malasari (Kecamatan Nanggung).